JAKARTA – Publik dikejutkan dengan temuan ratusan senjata dan sejumlah barang ilegal di sebuah sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Polisi menemukan sekitar 995 pucuk senjata, amunisi, perlengkapan senjata, hingga barang yang diduga terkait narkotika dari sebuah ruangan bekas pimpinan yayasan sekolah tersebut.

Penemuan tersebut bermula ketika pihak sekolah hendak membuka ruangan lama yang sebelumnya digunakan oleh pengurus yayasan untuk kepentingan operasional. Saat dilakukan pemeriksaan bersama aparat kepolisian, ditemukan berbagai barang yang menimbulkan pertanyaan besar mengenai asal-usul dan kepemilikannya.

Selain ratusan senjata, aparat juga menemukan berbagai perlengkapan pendukung seperti amunisi, aksesori senjata, serta alat yang diduga digunakan untuk membuat atau memodifikasi komponen tertentu. Polisi juga menemukan barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dan ganja.

Temuan ini langsung menjadi perhatian karena lokasi penyimpanan berada di lingkungan sekolah, tempat yang seharusnya menjadi ruang aman bagi peserta didik.

Kasus tersebut mendapat perhatian dari DPR RI. Anggota Komisi I DPR RI meminta aparat melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengetahui bagaimana ratusan senjata tersebut bisa berada di lingkungan pendidikan dan siapa pihak yang bertanggung jawab.

DPR menilai jumlah senjata yang ditemukan bukan perkara kecil. Aparat diminta tidak hanya melakukan penyitaan barang bukti, tetapi juga mengungkap jaringan atau pihak yang berkaitan dengan kepemilikan dan penyimpanannya.

Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan terhadap asal-usul senjata yang ditemukan. Salah satu informasi awal menyebutkan terdapat senjata yang tercatat atas nama seseorang berinisial DS yang diketahui telah meninggal dunia sejak 2020. Namun, polisi masih mendalami hubungan kepemilikan tersebut dengan barang yang ditemukan di sekolah.

Penyidik kini berupaya memastikan apakah seluruh barang tersebut memiliki dokumen resmi, bagaimana proses penyimpanannya, dan apakah terdapat unsur pelanggaran hukum.