Surabaya, 9 Agustus 2026 – hari ini lini masa warga Surabaya dan Jawa Timur diramaikan oleh sebuah kasus yang mencuat dari media sosial — sebuah dugaan yang muncul di sekitar salah satu ajang kompetisi, lalu menyebar cepat dari satu unggahan ke unggahan lain. Terlepas dari benar atau tidaknya isi dugaan tersebut, yang menarik untuk direnungkan justru bukan detail kasusnya, melainkan pola respons yang menyertainya: betapa cepat opini terbentuk, betapa segera penghakiman dijatuhkan, dan betapa sedikit orang yang berhenti sejenak untuk bertanya “sebenarnya apa yang sudah benar-benar terbukti?” Kasus ini, seperti banyak kasus serupa sebelumnya, lebih tepat dibaca sebagai gejala dari sesuatu yang lebih besar — dan gejala itulah yang ingin saya bahas di sini.

Ada satu momen yang selalu berulang setiap kali sebuah tuduhan meledak di lini masa. Dalam hitungan menit, ribuan orang yang semula tidak tahu apa-apa tiba-tiba merasa tahu segalanya — tahu siapa yang bersalah, tahu apa yang sebenarnya terjadi, bahkan tahu hukuman yang pantas. Kecepatan ini menarik untuk dipikirkan, karena tidak ada satu pun dari mereka yang benar-benar menyaksikan peristiwanya. Yang mereka saksikan hanyalah sebuah narasi, dan narasi itu ternyata cukup untuk menggerakkan penghakiman massal. Persoalan inilah yang ingin saya bahas: bukan soal siapa benar dan siapa salah dalam kasus tertentu, melainkan soal apa yang terjadi pada kita — secara psikologis dan sosial — ketika kita berhadapan dengan tuduhan yang belum terverifikasi di ruang digital.

Urgensinya bukan sekadar akademis. Tuduhan kekerasan seksual adalah salah satu hal paling serius yang bisa dilontarkan terhadap seseorang, dan justru karena keseriusannya, cara publik meresponsnya punya konsekuensi nyata bagi dua pihak sekaligus. Jika tuduhan itu benar, respons yang gegabah bisa merusak proses yang seharusnya membawa keadilan bagi korban. Jika tuduhan itu keliru, seseorang bisa kehilangan nama, karier, dan masa depannya sebelum satu pun fakta diuji. Tidak ada skenario di mana penghakiman instan benar-benar menguntungkan. Maka pertanyaan yang layak diajukan bukan “di pihak mana kita seharusnya berdiri,” melainkan “mengapa kita begitu mudah berdiri di satu pihak sebelum tahu apa-apa.”

Dari sisi psikologis, sebagian jawabannya terletak pada cara otak kita memproses cerita. Manusia bukan pemroses bukti yang netral; kita adalah makhluk narasi. Sebuah kronologi yang runtut, penuh detail sensorik dan emosi, akan terasa jauh lebih meyakinkan daripada pernyataan kering yang berhati-hati. Psikolog menyebut kecenderungan ini sebagai narrative persuasion — kita percaya pada sesuatu bukan karena telah terverifikasi, melainkan karena terasa nyata dan koheren. Ironisnya, justru detail-detail yang membuat sebuah cerita terasa autentik itulah yang paling mudah direkayasa, sementara kesaksian yang jujur pun sering tampil berantakan karena trauma memang mengacaukan ingatan. Dengan kata lain, “terasa meyakinkan” dan “terbukti benar” adalah dua hal yang sama sekali berbeda, meski otak kita cenderung menyamakannya.

Lapisan berikutnya adalah emosi moral. Ketika kita membaca kisah seseorang yang tampak dizalimi, muncul apa yang disebut moral outrage — kemarahan yang terasa membersihkan, memberi kita rasa menjadi orang baik yang membela yang lemah. Kemarahan ini bukan hal buruk pada dirinya sendiri; ia adalah bagian dari kepekaan moral yang sehat. Masalahnya, di ruang digital, kemarahan moral memberi kepuasan psikologis yang hampir instan, dan kepuasan itu tidak mensyaratkan verifikasi. Kita bisa merasa telah “berbuat sesuatu untuk keadilan” hanya dengan me-repost, tanpa pernah memeriksa apakah yang kita bela benar-benar sesuai kenyataan. Keadilan berubah menjadi pengalaman afektif, bukan proses.

Di sinilah dimensi sosial masuk dan memperkuat segalanya. Manusia adalah makhluk yang membaca lingkungannya untuk menentukan sikap. Ketika kita melihat ribuan orang sudah marah, sudah menghakimi, sudah menuntut, tekanan untuk ikut menjadi sangat besar — dan tekanan untuk diam, apalagi bertanya “tunggu dulu, apa buktinya,” terasa berisiko secara sosial. Bertanya bisa membuat kita dicap membela pelaku. Maka banyak orang memilih ikut arus bukan karena yakin, melainkan karena aman. Fenomena ini, yang dalam psikologi sosial dikenal sebagai conformity dan bystander dynamics, menjelaskan mengapa penghakiman massal bisa membesar begitu cepat: setiap orang mengira orang lain sudah memverifikasi, padahal tidak ada yang melakukannya. Tanggung jawab menyebar begitu tipis ke sekian ribu orang sampai akhirnya tidak ada yang benar-benar memikulnya.

Struktur platform digital lalu menuangkan bensin ke atas semua ini. Algoritma media sosial tidak dirancang untuk mengangkat kebenaran; ia dirancang untuk mengangkat keterlibatan. Konten yang memancing emosi kuat menyebar lebih jauh dan lebih cepat daripada konten yang tenang dan terverifikasi. Akibatnya terjadi ketimpangan struktural yang nyaris tak terhindarkan: sebuah tuduhan bisa menjangkau puluhan ribu orang dalam beberapa jam, sementara klarifikasi — yang sifatnya memang lambat, prosedural, dan tidak dramatis — hanya menetes ke sebagian kecil audiens awal. Bahkan seandainya kebenaran akhirnya muncul, ia datang terlambat, kepada telinga yang sudah pindah ke kehebohan berikutnya. Dalam ekonomi perhatian, verifikasi hampir selalu kalah cepat dari viralitas.

Jika semua kecenderungan ini digabung — bias narasi, kepuasan kemarahan moral, tekanan konformitas, dan logika algoritma — kita mulai memahami mengapa “pengadilan opini publik” begitu bermasalah, bahkan ketika niat orang-orang di dalamnya baik. Ia menciptakan ilusi keadilan tanpa menyediakan satu pun perangkat keadilan yang sesungguhnya: tidak ada pemeriksaan bukti, tidak ada hak menjawab, tidak ada beban pembuktian, tidak ada mekanisme untuk mencabut vonis jika ternyata keliru. Yang ada hanyalah label yang, sekali melekat, nyaris mustahil dilepas — baik label “pelaku” pada terlapor maupun, sebaliknya, label “pembohong” pada korban yang sebenarnya jujur namun tuduhannya kebetulan tampil kurang meyakinkan.

Penting untuk ditegaskan bahwa memahami dinamika ini sama sekali bukan ajakan untuk skeptis terhadap korban. Justru sebaliknya. Korban kekerasan seksual yang sesungguhnya adalah pihak yang paling dirugikan oleh budaya penghakiman instan, karena viralitas yang gegabah dapat mengontaminasi bukti, memberi terlapor waktu bersiap, dan mengubah kasus yang seharusnya diproses serius menjadi tontonan yang menguap dalam sepekan. Menanggapi tuduhan dengan serius dan menyerahkannya pada proses yang mampu membuktikannya bukanlah bentuk ketidakpedulian pada korban — itu justru satu-satunya cara menghormati korban tanpa mengorbankan mereka yang belum tentu bersalah. Empati kepada korban dan asas praduga tak bersalah tidak berdiri di dua kutub yang berlawanan; keduanya menuntut hal yang persis sama, yaitu adanya proses.

Maka kesimpulannya sederhana meski tidak mudah dijalankan. Yang dituntut dari kita sebagai publik digital bukanlah memilih sisi lebih cepat, melainkan menahan diri lebih lama — menahan dua godaan yang sama kuatnya: godaan untuk langsung menghakimi karena sebuah cerita terasa meyakinkan, dan godaan untuk langsung membungkam karena tidak nyaman. Di antara keduanya ada ruang yang tidak populer namun paling bertanggung jawab: ruang untuk berkata “ini serius, maka biarkan ia diproses dengan benar.” Ruang itu terasa membosankan dibandingkan gemuruh amarah moral, tetapi hanya di sanalah keadilan — bagi korban maupun bagi yang dituduh — punya peluang untuk benar-benar terjadi. Barangkali kedewasaan kita di ruang digital justru diukur bukan dari seberapa cepat kita marah, melainkan dari seberapa sanggup kita menahan diri untuk bertanya lebih dulu.